Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan

Peta Lokasi Penangkapan Ikan Tuna

Peta Lokasi Penangkapan Ikan Cakalang

Peta Lokasi Penangkapan Ikan Lemuru

Perancak (07/12). Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Balai Riset dan Observasi Laut dan Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) telah memasuki tahap diskusi implementasi pengembangan LAPAN Surveillance Unmanned Aerial Vehicle (LSU) untuk pemantauan illegal fishing di Perairan Indonesia. Seperti apa perkembangannya?

Guna perencanaan jalur terbang efektif UAV dan meningkatkan efek jera (detteren) di wilayah maritim Indonesia, BROL dan LAPAN adakan diskusi di ruang rapat Laboratorium Riset Kelautan BROL, Perancak.  “Diskusi kami kali ini bertujuan untuk perencanaan desain dan kerangka riset LSU nanti di lapangan. Kami akan segera eksekusi pesawat tanpa awak ini, karena illegal fishing yang terjadi tidak dapat menunggu, harus segera ditumpas”,  Romy Ardianto, M.Sc, koordinator kerja sama dari pihak BROL. 

Strategi pemantauan illegal fishing menggunakan LSU atau yang umum dikenal sebagai pesawat tanpa awak ini relatif lebih murah. Didukung dengan data daerah potensi ikan linier dan data daerah dimana kapal ikan (legal dan ilegal) beroperasi serta sinergi dengan aparat yang beroperasi di perairan akan semakin memudahkan pemantauan tersebut. Tak hanya itu, spesifikasi pesawat nirawak milik LAPAN ini juga memiliki progres yang memadai. 

“Kami rasa, adanya source data radar memadai yang saat ini dimiliki oleh BROL yang dikombinasikan dengan model dalam LSU, akan menciptakan strategi pemantauan praktik illegal fishing yang komprehensif di perairan Indonesia. “Perlu kami informasikan bahwa LSU telah dikembangkan sejak 2011. Pesawat ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya berkemampuan terbang dengan jangkauan 60 km hingga 500 km, berpengalaman operasi pemantauan yang sangat beragam, serta beberapa telah bersertifikasi laik dari IMAA (Indonesian Military Airworthiness Authority)”, ungkap Adi Wirawan, Peneliti LAPAN. 

Tak jauh dari topik bahasan, diskusi yang turut dihadiri oleh operator Bali Radar Ground Receiving Station (BARATA) ini juga membahas seputar isu illegal fishing yang acap terjadi di perairan Natuna dan tumpahan minyak di perairan Kepulauan Riau.

“Natuna menjadi daerah yang rawan terjadi penangkapan ikan ilegal, terlebih posisinya berada di batas terluar Indonesia. Tak hanya itu, disekitar sana juga sering terjadi tumpahan minyak, yang terkadang sengaja dibuang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Setali dengan PKS ini, tumpahan minyak berpeluang menjadi fokus berikutnya untuk perkembangan kerja sama kedepan”, ungkap Dr. Teja Arief Wibawa, Manajer Operasional BARATA. 

“Fokus sekarang terkait dengan metode dan hipotesa yang akan dituangkan dalam pelaksanaan riset kerja sama ini. Diagram alir pekerjaan riset juga sudah ada, data pun sudah tersedia, mungkin beberapa minggu ke depan akan segera memasuki tahap konstruksi berikutnya”, tambahnya. 

Diskusi berakhir dengan kunjungan ke area kerja BARATA guna meninjau persiapan teknis penyediaan data radar yang dibutuhkan.

 

Agenda Kegiatan

Jul
23

23.07.2019 - 31.01.2020

Aug
21

21.08.2019

Aug
1

01.08.2019 - 01.09.2019

Aug
5

05.08.2019 - 31.08.2019

Aug
19

19.08.2019 - 06.09.2019

Aug
19

19.08.2019 - 06.09.2019

Aug
19

19.08.2019 - 06.09.2019

Penghargaan Pegawai

Twitter @kkpgoid

Frequently Asked Questions

Layanan Publik BPOL

Kegiatan Penelitian BPOL

Publikasi BPOL

Perpustakaan Online BPOL

Stop Korupsi

Whistleblowing System

INDESO Project

SEACORM