Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan

Peta Lokasi Penangkapan Ikan Tuna

Peta Lokasi Penangkapan Ikan Cakalang

Peta Lokasi Penangkapan Ikan Lemuru

Batam (30/11). Tumpahan minyak di laut selalu menjadi ancaman menegangkan bagi Indonesia. Kerusakan ekosistem bawah laut akibat tumpahan minyak menjadi catatan kelam bagi laut Indonesia dan membutuhkan waktu pemulihan yang sangat lama. Laut Indonesia yang luas dan sebagian diantaranya menjadi alur lintas pelayaran, menjadi tugas yang harus dikelola secara bijak agar dapat terhindar dari ancaman yang siap menerka.

Jum’at (30/11). Balai Riset dan Observasi Laut (BROL) diwakili oleh Dr. Teja Arief Wibawa (Manajer Operasional Bali Radar Ground Receiving Station) didampingi oleh Suhendra, S.Kel (Operator), menjadi narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Implementasi Tim Daerah Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Provinsi Kepulauan Riau. Pembentukan Tim Daerah Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Provinsi Kepulauan Riau dilatarbelakangi oleh sering adanya kasus tumpahan minyak yang memberikan dampak negatif terhadap berbagai sektor, salah satunya sektor pariwisata. Peraturan Presiden (Perpres) No. 109 tahun 2006 mengenai penanggulangan keadaan darurat di laut, menyebutkan bahwa area terdampak sepanjang 12 mil menjadi kewenangan provinsi. Oleh sebab itu, Gubernur Kepulauan Riau mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 742 tahun 2018 tentang Tim Daerah Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Provinsi Kepulauan Riau berisi organisasi perangkat daerah, struktur dan tugas-tugasnya.

Rapat koordinasi tersebut diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau (DLHK Prov. Kepri) dan Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman (KEMENKOMAR). Secara resmi, rapat dibuka oleh Kepala DLHK Prov. KEPRI, Ir Yerri Suparna, M.M., dilanjutkan dengan pemaparan tentang kebijakan nasional penanggulangan tumpahan minyak di laut yang disampaikan oleh Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan KEMENKOMAR, Dr. Kus Prisetiahadi. 

Pada level nasional, menurut Perpres No 109 tahun 2006, Kementrian Perhubungan merupakan ketua tim nasional penanggulangan tumpahan minyak. Sedangkan untuk level daerah, sebagai ketua tim adalah Bupati/Walikota dengan tim pelaksana lokal diketuai oleh Kepala Kantor Pelabuhan. Sedangkan pada UU Pemerintah Daerah, tim daerah diketuai oleh Gubernur, dengan koordinator pelaksana adalah Syahbandar.

Pada kasus tumpahan minyak di Natuna, yang hanya mencemari wilayah laut Provinsi Riau, ketua tim penanggulangan cukup diketuai oleh Gubernur Provinsi Riau. Melalui Surat Keputusan No. 742 tahun 2018, Gubernur Prov. Kepri membentuk tujuh tim yang terdiri dari Sekretariat daerah; Tim penanggulangan tumpahan minyak di laut; Tim patroli dan keamanan; Tim pembersihan pantai; Tim pulbaket; Tim teknologi dan informasi: serta Tim komunitas. Jika anggaran penanggulangan tumpahan minyak belum dianggarkan oleh Pemprov Kepri, maka setiap instansi yang masuk dalam tim daerah melakukan penanggulangan sesuai tugas pokok fungsi dan anggaran masing-masing instansi. 

Dr. Teja Arief Wibawa menyampaikan materi tentang “Aplikasi citra satelit radar untuk mendeteksi tumpahan minyak di Laut Provinsi Kepulauan Riau”. 

“Hingga saat ini masih tersedia 150 scenes data radar yang dapat dimanfaatkan oleh Pemprov Kepri untuk melakukan monitoring lautnya. BROL tidak memungut biaya apapun, baik untuk pembelian data maupun pengolahan data, karena sudah dianggarkan sebelumnya. Hanya saja diperlukan justifikasi untuk pemesanan dan pengolahan data-data tersebut, sehingga diharapkan Pemprov Kepulauan Riau, jika tetap tertarik menggunakan data radar, dapat mengirimkan surat resmi permohonan data ke BROL,” pesan Dr. Teja di akhir paparannya. 

Saat diskusi, Dr. Teja mendapatkan fakta baru yang terungkap bahwa kejadian tumpahan minyak umumnya dilakukan secara sengaja untuk menghindari mahalnya proses pengolahan limbak minyak. Limbah tersebut mengancam sektor pariwisata, seperti yang disampaikan oleh perwakilan Nongsa Village, sebuah resort wisata di pantai utara Batam. Tumpahan minyak sering muncul di pantai resort tersebut, dan kejadian terparah terjadi pada periode pertengahan Maret 2018.

“Hal ini amat disayangkan sekali dan menjadi tanggung jawab bersama yang harus disinergikan. Harapannya, semoga setelah kegiatan ini, kolaborasi antar ragam pihak dapat terus berkembang baik, termasuk nantinya dengan BROL dalam pemanfaatan radar tersebut,” ungkap Dr. Teja menutup diskusi. 

“Pemaparan juga disampaikan oleh perwakilan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan di pesisir dan laut pada saat dan setelah kejadian tumpahan minyak di laut, termasuk pengelolaan limbah terkumpul hingga diserahkan ke pihak ketiga, dan Dr. Sahat M. Panggabean yang menyampaikan materi tentang tim daerah penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut, serta sesi terakhir diisi oleh perwakilan dari Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai teknik sampling minyak di pesisir dan laut,” ungkap Suhendra, Operator Bali Radar Ground Receiving Station.

“Acara di hari pertama ditutup dengan penjelasan teknis rencana kegiatan di hari kedua, yaitu simulasi pengambilan sampling minyak yang memenuhi kaidah ilmiah di Turi Beach Resort, wilayah yang  berhadapan langsung dengan lalu lintas kapal tanker di perbatasan Indonesia-Malaysia-Singapura dan pada beberapa waktu terakhir terpapar tumpahan minyak akibat pembuangan dari kapal,” tambahnya. 

 

Agenda Kegiatan

Jul
23

23.07.2019 - 31.01.2020

Aug
21

21.08.2019

Aug
1

01.08.2019 - 01.09.2019

Aug
5

05.08.2019 - 31.08.2019

Aug
19

19.08.2019 - 06.09.2019

Aug
19

19.08.2019 - 06.09.2019

Aug
19

19.08.2019 - 06.09.2019

Penghargaan Pegawai

Twitter @kkpgoid

Frequently Asked Questions

Layanan Publik BPOL

Kegiatan Penelitian BPOL

Publikasi BPOL

Perpustakaan Online BPOL

Stop Korupsi

Whistleblowing System

INDESO Project

SEACORM